Jakarta, 6 Maret 2025 – Kemarahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meledak di Gedung DPR hari ini saat menanggapi video viral yang mengungkap isi Minyakita kemasan 1 liter ternyata hanya 750 mililiter. Dalam nada tegas, ia mengancam akan menyegel dan mencabut izin siapa saja—baik pedagang maupun produsen—yang terbukti bermain curang dengan takaran produk bersubsidi ini, memicu gelombang perhatian publik terhadap kepercayaan pada barang kebutuhan pokok.
Rina, seorang ibu rumah tangga dari Tangerang, adalah salah satu yang merasa dikhianati.
“Saya beli Minyakita karena harganya terjangkau untuk keluarga, tapi ternyata isinya kurang,” keluhnya sambil menunjukkan botol kosong di dapur sederhananya.
Video yang diunggah akun TikTok @miepejuang pada 3 Maret 2025 itu menjadi pemicu.
Dengan gelas ukur di tangan, pengguna tersebut membuktikan bahwa minyak goreng yang seharusnya 1 liter hanya berisi tiga perempat dari yang dijanjikan, sontak menyulut kemarahan warganet.
Latar Belakang dan Respons Pemerintah
Minyakita, minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan Kementerian Perdagangan pada 2022, dirancang untuk membantu masyarakat kecil di tengah melonjaknya harga minyak global.
Harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp15.700 per liter, namun laporan terbaru menunjukkan harga di pasaran kerap tembus Rp17.000 hingga Rp18.000.
Amran tak tinggal diam menyikapi dugaan kecurangan ini.
“Itu harus diberi sanksi, baik disegel, bisa izinnya dicabut,” tegasnya di hadapan awak media di DPR, Kamis (6/3/2025), menegaskan bahwa tindakan ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat.
Menteri Perdagangan Budi Santoso turut angkat bicara, menyebut kasus ini terkait PT Navyta Nabati Indonesia (NNI).
Perusahaan ini sebelumnya tersandung kasus penimbunan Minyakita pada Januari 2025, yang membuat stok langka dan harga melambung di Banten.
“Produsen itu sudah kita tindaklanjuti, sudah dilaporkan ke polisi,” ujar Budi di Sarinah, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Ia menegaskan bahwa stok bermasalah itu sudah ditarik dan diganti dengan yang sesuai standar.
Namun, bagi Rina dan ribuan konsumen lainnya, kepercayaan mereka terguncang.
“Ini soal kebutuhan sehari-hari, kok bisa-bisanya dipermainkan begini?” tanyanya dengan nada kecewa.
Kasus ini menambah daftar panjang tantangan distribusi barang bersubsidi di Indonesia.
Sejak peluncurannya, Minyakita kerap dikeluhkan karena langka atau dijual di atas HET, sebuah ironi dari misi awalnya untuk meringankan beban rakyat.
Langkah ke Depan dan Harapan Publik
Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawasi ketat rantai pasok Minyakita.
“Jangan main-main dengan kebutuhan rakyat,” ancamnya, mengisyaratkan sanksi tegas bukan sekadar gertakan.
Sementara itu, Budi mengklaim video viral tersebut adalah kasus lama yang sudah ditangani.
“Yang beredar sekarang normal, harganya sudah sesuai HET,” katanya, berupaya meredam keresahan publik.
Di media sosial, warganet menuntut transparansi dan tindakan nyata.
“Kalau cuma ancam doang tanpa bukti, sama saja bohong,” tulis salah satu pengguna X, mencerminkan skeptisisme yang tumbuh.
Bagi Rina, harapannya sederhana namun mendalam.
“Saya cuma ingin beli minyak yang beneran sesuai, supaya anak-anak di rumah tetap bisa makan dengan tenang,” ujarnya lirih.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa di balik kebijakan mulia, eksekusi yang jujur adalah kunci kepercayaan rakyat.
Saat Ramadan dan Lebaran 2025 mendekat, sorotan kini tertuju pada pemerintah: akankah ancaman Amran membuahkan hasil, atau hanya menjadi gema kosong di tengah kebutuhan rakyat yang mendesak?
